Dasar hukum

1.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3.       Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

4.       Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan

5.       Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan

6.       Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 394/E/T/2011 tentang Penegasan Pelaksanaan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008